DALAM PROVISI

Menyatakan menunda dan atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas tanah beserta bangunan rumah yang ada diatas objek perkara aquo yang dimiliki / dikuasai (dalam penguasaan) PARA PELAWAN sebagaimana dimaksud dalam penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 8/PEN.Pdt/Aanm-Eks-PTS/2019/PN.Bkn  tersebut, sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan perlawanan PARA PELAWAN adalah beralasan hukum dan sah dan berharga;
4. Menyatakan SKGR No. 14/SKST/KI/10 tertanggal 28 Desember 2010 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan SKGR (Surat keterangan ganti kerugian) No : 299/SKGR.TP/12 tanggal 5 Maret 2012 dan SKGR (Surat keterangan ganti kerugian) No : 279/SKGR/TP/2013 tanggal 7 Maret 2013 adalah sah secara hukum;
6. Menyatakn eksekusi sesuai dengan penetapan eksekusi pengadilan Negeri Bangkinang No. 8/PEN.Pdt/Aanm-Eks-PTS/2019/PN.Bkn tertanggal 6 Agustus 2019 sepanjang merugikan hak-hak PARA PELAWAN atas tanah dan bangunan rumah yang dimiliki dan dikuasai oleh PARA PELAWAN secara sah menurut hukum tidak dapat dilaksanakan;
7. Menyatakan eksekusi terhadap tanah dan bangunan rumah milik PARA PELAWAN sepanjang yang dimiliki / dikuasai secara sah menurut hukum oleh PARA PELAWAN berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 8/PEN.Pdt/Aanm-Eks-PTS/2019/PN.Bkn tertanggal 6 Agustus 2019 adalah tidak sah/keliru/serta harus diangkat/ dicabut;-------------------------------------------------------
8. Menyatakan PARA PELAWAN adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah dan bangunan rumah yang PARA PELAWAN miliki dan kuasai saat ini;--------------------------
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding / atau kasasi dari pihak TERLAWAN (uit voebar bij vooraad)
10. Menghukum TERLAWAN untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

ATAU

Jika Ketua / Aanggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).